(PDF) METODOLOGI PERANCANGAN JALAN ANGKUT BATUBARA DARI ...

Makalah ini membahas salah satu cara dalam penyusunan metodologi perancangan jalan angkut batubara dari aspek sipil dan manajemen keselamatan. …

MEMASUKI ERA PERTAMBANGAN INDONESIA MELALUI …

Apr 21, 2021· SISTEM PENAMBANGAN YANG ADA DI INDONESIA TAMBANG TERBUKA (SURFACE MINING) ... Ombilin, Sumatra Barat Batubara Tutup 2. PT Freeport Indonesia Tembagapura Tembaga-emas 3. PT Aneka Tambang Pongkor, Jawa Barat Emas 4. PT Cibaliung Sumberdaya Pandeglang, Banten Emas 5. ... apabila penambangan semakin dalam.

NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG IZIN PERTAMBANGAN …

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa. 2. Bupati adalah Bupati Sumbawa. 3. Menteri adalah Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia. 4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 5.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA REKLAMASI …

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi: a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/ buruh; dan b. perlindungan setiap pekerjalburuh dari penyakit akibat kerja. (3) Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi: a. penambangan yang optimum; b.

Pajak Pertambangan: Pungutan PPN Atas Batu Bara

Nov 05, 2018· Pajak Pertambangan atas Batu Bara. Dari sejumlah komoditas, berdasarkan pasal 4A ayat 2 UU PPN 1984, batu bara yang belum diproses menjadi briket batu bara termasuk dalam barang tidak dikenai PPN. Konsekuensinya, segala bentuk pengolahan batu bara baik berupa pemecahan, disliming, atau penyaringan bahan galian sejak Januari 2001 belum dapat ...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN …

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi: a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh; dan b. perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja. (3) Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi: a. penambangan yang optimum; b.

BAB III KEADILAN DI DALAM PERATURAN PENGELOLAAN ...

Selain itu, dalam bab ini penulis juga akan membahas keadilan dalam peraturan pelaksana pertambangan sebagai contoh UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua berkaitan dengan pemaknaan keadilan dalam pengaturan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dalam melakukan analisis atas asas keadilan dalam peraturan pengelolaan ...

Keselamatan | SHE FOCUS | Page 2

Apr 19, 2021· TEORI DAN PRAKTISI KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA 2005 – 2015. Dalam beberapa bulan ke depan Indonesia akan memperingati Kemerdekaan yang ke-70 tahun. Mungkin sebagian masyarakat Indonesia sudah merasakan kesempatan bekerja, ekonomi yang mapan dan jabatan yang mapan.

(DOC) Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Pertambangan ...

Peraturan tersebut adalah Undang-undang tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, didalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Izin Usaha Pertambangan

Merupakan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan IUP. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (" PP 23/2010 ") mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

1. UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN

IV. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN UMUM Dasar perbedaan UU 1/1967 dengan Rancangan Undang-undang Pertambangan Umum adalah : • Dalam Undang-undang 1/1967 lebih menekannkan terhadap percepatan terlaksananya pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Manajemen Risiko K3 di Perusahaan Pertambangan | Aria ...

Jan 21, 2011· Dari aspek hukum K3 merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. ... o Lokalisasi penambangan dengan penebaran debu batuan ... -Budiono S. Manajemen Risiko dalam Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Bunga Rampai Hiperkes dan Keselamatan. Semarang, 2005. ...

Sekilas Mirip, Tambang, Pertambangan, Penambangan, Apa ...

Mar 10, 2020· Sementara menurut UU Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturan.go.id

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik ... KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha ... perencanaan Penambangan yang disusun dalam laporan hasil Studi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi: a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/ buruh; dan b. perlindungan setiap pekerjalburuh dari penyakit akibat kerja. (3) Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi: a. penambangan yang optimum; b.

MAKALAH KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP …

Oct 05, 2012· BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan industri pada sektor usaha bidang pertambangan batubara adalah suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan devisa negara dan bila ditinjau dari segi pola kehidupan masyarakat sangat berhubungan langsung dengan peningkatan kebutuhan barang dan jasa, pemakaian sumber-sumber energi, dan sumber daya alam.

Pelatihan Teknologi Keselamatan Tambang Batubara Bawah ...

Sep 21, 2021· Pada hari pertama, Prof. (Emeritus) Kikou Matsui dari Universitas Kyushu – Jepang memberikan kuliah umum tentang teknologi penambangan dan keselamatan tambang bawah tanah. Di hari kedua, Bapak Arif Budiono dari PPSDM Geominerba menyampaikan materi tentang Undang Undang dan Peraturan Keselamatan Pertambangan Indonesia.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 7 …

Batubara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Ijin Penguasaan Pertambangan Umum dipandang perlu dicabut serta dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Serang

Kepmen keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan umum

Nov 16, 2015· Kepmen keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan umum 1. KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI Nomor : 555.K/26/M.PE/1995 Ditetapkan tanggal 22 Mei 1995 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA …

2 - ESDM

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN KAIDAH PERTAMBANGAN YANG BAIK DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) PADA PERTAMBANGAN ...

(1)laporan umum kesehatan dan keselamatan kerja (k3) pada pertambangan batubara di pt. marunda grahamineral, job site laung tuhup kalimantan tengah oleh: miko bagus kusuma nim. r0007057 program diploma i

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU …

kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang; 7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam,

DT Berita - Kontrak Jasa Penambangan Batubara Pasca Revisi ...

Nov 16, 2020· Pasal 56 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM 7 Tahun 2020") mengatur bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan, Pemegang IUJP hanya dapat menerima pekerjaan …

(PDF) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGAMN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Batu Bara Indonesia - Analisis Pertambangan Batubara ...

Aug 29, 2021· Sejak awal tahun 1990an, ketika sektor pertambangan batubara dibuka kembali untuk investasi luar negeri, Indonesia mengalami peningkatan produksi, ekspor dan penjualan batubara dalam negeri. Namun penjualan domestik agak tidak signifikan karena konsumsi batubara dalam negeri relatif sedikit di Indonesia.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) PADA …

umum: "Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pertambangan Batubara di PT. Marunda Grahamineral, Job Site Laung Tuhup, ... Perkembangan kegiatan pertambangan di Indonesia kini dalam tahap pertumbuhan yang meningkat. Agar tuntutan tersebut terpenuhi maka diperlukan ... jawab dalam mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pihak manajemen dan

3. - ESDM

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK …

keselamatan dan kesehatan kerja, dan prinsip konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dengan perencanaan Penambangan yang disusun dalam laporan hasil Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIII

Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha / Kegiatan Pertambangan

Penambangan Batubara secaralangsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah penducian batubara tersebut dalam hal memisahkan batubara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, Asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian emas tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 ...

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 …

dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang …

Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Mentri Energi Dan Sumberdaya Mineral No 07 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. berupa tindakan pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - peraturan.bpk.go.id

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk